Untuk mengetahui pengaruh aspek kelembagaan masyarakat terhadap sumberdaya alam yang akan diadakan pengamatan terhadap mekanisme kerja kelembagaan yang meliputi : Aspek SDM, Organisasi, Kewenangan, Tata Hubungan Kerja dan Aksesibilitas Wilayah.
1. SDM (Sumber Daya Manusia)
Dalam penyusunannya, kelembagaan lebih terpusat pada kelembagan informal seperti lembaga lokal/adat. Untuk mengetahui pengaruh peran serta lembaga tersebut dalam pengelolaan DAS, maka perlu diketahui dari SDM tersebut mengenai tingkat pendidikan, pengalaman dan wawasannya terhadap kelestarian lingkungan dan hasil wawancara terhadap SDM dalam kelembagaan informal dan formal (kades BPD, LSM) dsb.
2. Organisasi
Organisasi yang terkait dengan pengelolaan DAS masih sangat bervariatif sekali, baik organisasi formal maupun informal belum efektif melibatkan para pihak yang terkait dalam pengelolaan DAS. Dalam kegiatannya, aspek organisasi yang ada dilokasi yang sudah ditentukan baik formal maupun informal diperlukan untuk indikator yaitu KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi) dengan parameter konflik yang dikaitkan dengan pengelolaan DAS antara lain : tata air, penggunaan lahan dan sosial ekonomi.
3. Kewenangan
Aspek kewenangan dikaitkan dengan indikator ketergantungan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah setempat khususnya dalam pengelolaan DAS serta dihubungkan dengan intervensi pemerintah terhadap kewenangan kelembagaan tersebut sehingga akan diketahui tinggi, rendah dan sedang peran dalam kewenangaannya dalam pengelolaan DAS setempat.
4. Tata Hubungan Kerja
Dalam penyusunannya tata hubungan kerja yang dipakai sebagai parameter penunjang dalam kegiatan pengelolaan DAS adalah jumlah unit tersebut, dibandingkan dengan data tahun sebelumnya sehingga dapat terlihat jumlahnya tetap, berkurang atau bertambah.
5. Aksesibilitas Wilayah
Dalam kegiatan penyusunan data base kelembagaan, aksesibilitas wilayah menunjukkan tingkat kemudahan aktifitas ekonomi penduduk yang berkaitan dengan kemudahan hubungan wilayah dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, aksesbilitas wilayah merupakan potensi yang perlu diperhitingkan dalam penguatan kelembagaan
Unsur-unsur aksesibilitas wilayah adalah jarak dan kondisi jalan waktu tempuh dari wilayah tersebut ke pusat-pusat kegiatan ekonomi.
1. SDM (Sumber Daya Manusia)
Dalam penyusunannya, kelembagaan lebih terpusat pada kelembagan informal seperti lembaga lokal/adat. Untuk mengetahui pengaruh peran serta lembaga tersebut dalam pengelolaan DAS, maka perlu diketahui dari SDM tersebut mengenai tingkat pendidikan, pengalaman dan wawasannya terhadap kelestarian lingkungan dan hasil wawancara terhadap SDM dalam kelembagaan informal dan formal (kades BPD, LSM) dsb.
2. Organisasi
Organisasi yang terkait dengan pengelolaan DAS masih sangat bervariatif sekali, baik organisasi formal maupun informal belum efektif melibatkan para pihak yang terkait dalam pengelolaan DAS. Dalam kegiatannya, aspek organisasi yang ada dilokasi yang sudah ditentukan baik formal maupun informal diperlukan untuk indikator yaitu KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi) dengan parameter konflik yang dikaitkan dengan pengelolaan DAS antara lain : tata air, penggunaan lahan dan sosial ekonomi.
3. Kewenangan
Aspek kewenangan dikaitkan dengan indikator ketergantungan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah setempat khususnya dalam pengelolaan DAS serta dihubungkan dengan intervensi pemerintah terhadap kewenangan kelembagaan tersebut sehingga akan diketahui tinggi, rendah dan sedang peran dalam kewenangaannya dalam pengelolaan DAS setempat.
4. Tata Hubungan Kerja
Dalam penyusunannya tata hubungan kerja yang dipakai sebagai parameter penunjang dalam kegiatan pengelolaan DAS adalah jumlah unit tersebut, dibandingkan dengan data tahun sebelumnya sehingga dapat terlihat jumlahnya tetap, berkurang atau bertambah.
5. Aksesibilitas Wilayah
Dalam kegiatan penyusunan data base kelembagaan, aksesibilitas wilayah menunjukkan tingkat kemudahan aktifitas ekonomi penduduk yang berkaitan dengan kemudahan hubungan wilayah dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, aksesbilitas wilayah merupakan potensi yang perlu diperhitingkan dalam penguatan kelembagaan
Unsur-unsur aksesibilitas wilayah adalah jarak dan kondisi jalan waktu tempuh dari wilayah tersebut ke pusat-pusat kegiatan ekonomi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar